Bengkulu Tengah Akan Berhentikan Semua Tenaga Honorer per 31 Desember 2024

Indonesiaraja.com,Bengkulu Tengah- Kabupaten Bengkulu Tengah akan memberhentikan seluruh tenaga honorer yang saat ini bekerja di pemerintahan daerah, efektif per 31 Desember 2024. 

Kebijakan ini diambil berdasarkan peraturan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), yang melarang pemerintah daerah untuk mengangkat atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendri Donal, mengungkapkan bahwa penerimaan tenaga honorer pada tahun 2025 sudah tidak mungkin dilakukan, mengingat anggaran untuk gaji tenaga honorer tidak lagi dialokasikan.

"Mulai tahun 2025, penerimaan tenaga honorer tidak memungkinkan karena anggaran untuk menggaji tenaga honorer sudah tidak ada," ujar Hendri Donal, Minggu (29/12/2024).

Meski demikian, Pemkab Bengkulu Tengah sudah mengalokasikan anggaran untuk kerjasama dengan pihak ketiga melalui sistem outsourcing. 

"Dana untuk kerjasama dengan outsourcing sudah dialokasikan, jadi pada 2025, semua yang tidak tercover oleh PPPK akan dilakukan pengangkatan dengan sistem outsourcing," tambahnya.

Terkait teknis pelaksanaan perekrutan tenaga outsourcing pada tahun 2025, Pemkab Bengkulu Tengah akan segera menggelar rapat bersama seluruh stakeholder untuk membahas lebih lanjut. "Kita besok akan rapat bersama seluruh stakeholder untuk membahas persoalan honorer ini, semoga mendapatkan solusi terbaik," harap Hendri Donal.

Sementara itu, proses seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bengkulu Tengah masih berlangsung. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu hingga pelantikan. 

"Apakah nanti akan ada kekosongan petugas selama rentang waktu Januari hingga pelantikan PPPK, itu akan menjadi bahan pembahasan kita dalam rapat mendatang," pungkas Hendri Donal.

Pemkab Bengkulu Tengah berharap dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi transisi dari tenaga honorer ke sistem PPPK dan outsourcing, guna menjaga kelancaran operasional pemerintahan daerah.

Reporter : Hanny Try 

Editor : Sherly Meviitasari