DPRD Bengkulu Ingatkan Dampak Serius Keterlambatan DBH, Daerah Mulai Kesulitan Bayar Kegiatan

BENGKULU – Lambatnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memunculkan dampak serius di berbagai daerah. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota disebut mengalami kesulitan keuangan hingga belum mampu membayar berbagai kewajiban pemerintahan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, meminta Pemprov Bengkulu segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat realisasi pembayaran DBH kepada 10 daerah di Bengkulu.

Menurut Edwar, keterlambatan tersebut tidak bisa dianggap persoalan administratif biasa karena dampaknya langsung dirasakan pemerintah daerah hingga masyarakat desa.

“Daerah sudah menjerit. Ada penghasilan tetap kepala desa yang belum dibayar, ada kegiatan pembangunan yang tertunda, bahkan operasional pemerintahan ikut terganggu,” kata Edwar, Kamis (7/5/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer DBH masih sangat tinggi. Ketika pembayaran terlambat, maka roda pemerintahan di daerah ikut tersendat.

Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, pembayaran DBH saat ini masih dilakukan secara bertahap karena Pemprov juga masih menunggu penyaluran piutang DBH dari pemerintah pusat.

_{DPRD - BKAD Provinsi Bengkulu saat rapat bersama Anggota DPRD Provinsi Bengkulu di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/5/2026)}

Namun demikian, DPRD meminta Pemprov tidak hanya menunggu, melainkan aktif melakukan koordinasi dan percepatan agar daerah tidak semakin terbebani.

“Kalau terlalu lama tertunda, dampaknya akan meluas. Pelayanan publik terganggu, pembangunan terhambat, dan kepercayaan masyarakat bisa menurun,” ujarnya.

Edwar menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan kepastian pembayaran agar dapat menyusun kembali prioritas anggaran dan menjalankan program yang sudah direncanakan.

Ia juga meminta transparansi dari pemerintah provinsi terkait jadwal dan tahapan pembayaran DBH sehingga kabupaten dan kota dapat menyesuaikan kondisi keuangan masing-masing.

“Kita memahami kondisi keuangan provinsi, tetapi daerah juga perlu kepastian. Jangan sampai semuanya menggantung tanpa kejelasan,” tegasnya.

DPRD Provinsi Bengkulu memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pembayaran DBH kepada seluruh daerah dapat direalisasikan secara maksimal.