Gubernur Bengkulu Larang Penyelenggaraan Studi Tur dan Wisuda di Semua Jenjang Pendidikan

Indonesiaraja.com,Bengkulu- Gubernur Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi melarang penyelenggaraan study tour dan wisuda sekolah di seluruh jenjang pendidikan di wilayah Provinsi Bengkulu. Keputusan ini diambil setelah banyaknya keluhan dari orang tua murid terkait beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, Rabu (26/02/2025).

"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan study tour maupun wisuda yang membebani orang tua murid," ujar Gubernur Helmi Hasan.

Larangan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Gubernur menekankan bahwa kegiatan seperti study tour dan wisuda yang selama ini dianggap sebagai acara esensial, justru lebih banyak menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Berdasarkan laporan yang diterima, banyak orang tua yang mengeluhkan biaya yang harus ditanggung, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai keperluan lainnya. Terlebih lagi, bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengeluaran ini menjadi beban berat yang seharusnya tidak perlu ada.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan finansial dari kegiatan yang tidak wajib. Oleh karena itu, pelarangan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan pendidikan tetap inklusif dan tidak membebani keluarga dengan biaya tambahan.

Helmi Hasan berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Gubernur mengungkapkan bahwa fokus utama dalam sistem pendidikan seharusnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, bukan kegiatan yang berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi antara siswa.

"Kebijakan ini bertujuan agar tidak ada siswa yang merasa tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Sekolah-sekolah diharapkan dapat lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengalaman belajar tanpa membebani orang tua," ujar Helmi.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berharap kebijakan ini dapat menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang mengutamakan kualitas, serta memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan lebih banyak untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, dan pengembangan sarana prasarana sekolah, ketimbang untuk kegiatan seremonial yang tidak esensial.

Sejumlah daerah di Indonesia sebelumnya telah mulai menerapkan kebijakan serupa terkait studi tur dan wisuda yang dinilai mengarah pada komersialisasi. Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan imbauan untuk sekolah agar lebih bijak dalam mengadakan kegiatan di luar pembelajaran formal.

Dengan kebijakan ini, diharapkan sekolah-sekolah di Bengkulu dapat lebih fokus dalam memberikan pendidikan yang berkualitas tanpa menambah beban finansial bagi orang tua murid.

Reporter : Hanny Try

Editor : Sherly Mevitasari