Kawal Putusan MK, HMI Cabang Bengkulu Sampaikan Aspirasi Depan DPRD Provinsi Bengkulu

Indonesiaraja.com, Bengkulu - Tolak RUU Pilkada Putusan MK membuat masyarakat dari penjuru indonesia bersuara, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI Cabang Bengkulu, berdoyon menyambangi DPRRD Provinsi Bengkulu. 

Dalam aksi ini bentuk protes masyarakat serta mendemokrasikan nasib demokrasi yang terjadi akibat putusan MK yang tidak sesuai dengan UU Pilkada. 

Salah satu persatu perwakilan menyampaikan orasi secara menggebebu-gebu menyampaikan orasinya, dengan situasi yang kondusif dan menggunakan satu komando. 

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa islam Anjar Wahyu Wijaya menyampaikan, bahwa Indonesia kembali berduka dengan hilangnya hati nurani para pemimpin bangsa, dan Himpunan Mahasiswa Islam bergerak melawan atas ketidakadilan.

“Kami datang kesini dalam upaya menyampaikan aspirasi kami, sebagai perwakilan masyarakat karena satu langkah kita menetukan masa depan indonesia. Mari kawan-kawan kita melawan, kita lawan dinasti politik” ujar Anjar Wahyu Wijaya saat orasi, Kamis (22/08/2024).

Adapun tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah untuk menghentikan pelanggaran demokrasi yang telah dilakukan segala upaya meleggangkan politik dinasti dengan menggunakan kekuasaan.

2. Menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis.

3. Menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis.

4. Mendesak Kemendikbud Ristek untuk mencabut Perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang Perguruan Tinggi (PT) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan.

5. Mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang ITE yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis.

6. Menolak Revisi Undang-undang TNI/POLRI, serta mendesak DPR RI melalui DPRD Provinsi Bengkulu untuk menolak RUU tersebut. Kami meminta kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan tuntutan diatas dan disampaikan kepada DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.

Reporter : Hanny Try

Editor : Sherly Mevitasari