Pemprov Bengkulu Tegaskan Komitmen Evaluasi dan Seleksi Transparan bagi Tenaga Honorer

Indonesiaraja.com,Bengkulu-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga honorer, setelah beberapa waktu lalu diwarnai dengan aksi demonstrasi dari tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang menuntut pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Dalam merespons hal tersebut, Pemprov Bengkulu berjanji untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan seleksi yang transparan terhadap tenaga honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan, mengungkapkan bahwa saat ini evaluasi terhadap tenaga honorer tengah dilakukan sebagai dasar penting untuk pengangkatan PPPK.

"Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam proses pengangkatan PPPK, dan perpanjangan SK honorer sementara kami tunda untuk memastikan semua data valid," kata Gunawan setelah menerima perwakilan dari aksi demo yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu (15/01/2025) kemarin.

Gunawan membantah isu yang beredar mengenai pemberhentian tenaga honorer dan menegaskan bahwa seluruh honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu. 

"Kami juga memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil dengan kesempatan yang sama bagi semua tenaga honorer, baik melalui seleksi tahap 1 maupun tahap 2," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi dan lulus berdasarkan perankingan akan diangkat sesuai dengan jumlah formasi yang tersedia. Sementara itu, honorer yang belum mendapatkan formasi akan diprioritaskan sebagai PPPK paruh waktu.

Gunawan juga mengimbau agar tenaga honorer yang belum mengikuti seleksi segera mendaftar untuk memanfaatkan kesempatan ini, mengingat seleksi yang berlangsung terbuka dan transparan.

Tuntutan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi fokus utama dalam aksi demonstrasi yang dipimpin oleh Ketua Aksi, Eflin Suryadi. Eflin menyampaikan bahwa perjuangan ini bertujuan untuk memastikan hak dan kesejahteraan tenaga honorer tidak diabaikan. Selain itu, para demonstran juga meminta Pemprov Bengkulu untuk membayarkan insentif tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang seharusnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aksi ini mencerminkan keinginan tenaga honorer untuk memperoleh kejelasan status dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemprov Bengkulu pun berkomitmen untuk mengakomodasi tuntutan tersebut dengan proses yang transparan dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Reporter : Hanny Try

Editor : Sherly Mevitasari