Skip to main content
x
RA Denni Menghimbau pihak-pihak terkait untuk memastikan penggunaan BBM sesuai dengan sasaran, Sabtu 9/12/23 (Foto:Alna)o

Pemprov Bengkulu Usulkan 2,5 Juta Kiloliter Untuk Bahan Bakar Minyak Subsidi 2024

 

Indonesiaraja.com, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu ajukan 2,5 juta Kiloliter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sesuai dengan hasil perhitungab kalkulasi usulan pemerintah kabupaten/kota untuk 2024 kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Pengajuan ini terdiri dari 1.938.954 KL BBM jenis Pertalite dan 611.256 KL BBM jenis Solar. Sabtu 9/12/23.

"Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini masih terus melakukan langkah cepat dalam mengatasi permasalahan antrean BBM subsidi di setiap SPBU Bengkulu," ungkap Asisten II Pemprov Bengkulu, RA Denni.

Selain itu, RA Denni Menghimbau pihak-pihak terkait untuk memastikan penggunaan BBM sesuai dengan sasaran, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi dan kendaraan milik perusahaan agar tidak menggunakan BBM jenis Subsidi. 

"Kami terus menghimbau untuk kendaraan dari perusahaan untuk tidak menggunakan Bio Solar yang subsidi, karena BBM ini hanya untuk masyarakat yang memang khusus penerimanya," ujar RA Denni.

Kota Bengkulu mengajukan usulan sebanyak 921.590 KL Pertalite dan 68.050 KL Solar, lalu Kabupaten Kaur 870.106 KL Pertalite dan 437.522 KL Solar, Rejang Lebong sebanyak 36.376 KL Pertalite dan 15.000 KL Solar.
 
Berikutnya, Kabupaten Mukomuko mengajukan sebanyak 965 KL Pertalite dan 23.040 KL Solar, Bengkulu Tengah 21.728 KL Pertalite dan 12.160 KL Solar, Kepahiang 21.103 KL Pertalite dan 5.953 KL Solar, Seluma 17.280 KL Pertalite dan 4.344 KL Solar.
 
Kabupaten Bengkulu Selatan mengajukan 11.680 KL Pertalite dan 5.472 KL Solar, Lebong 8.640 KL Pertalite dan 4.680 KL Solar, serta Kabupaten Bengkulu Utara 4.486,84 KL Pertalite dan 35.035 KL Solar.

"Semua usulan perkabupaten/kota sudah disampaikan ke BPH Migas untuk kebutuhan tahun 2024 mendatang," ungkap RA Denni.

RA Denni mengatakan untuk jumlah kuota usulan itu dipastikan cukup dan tidak mengalami kekurangan karena daerah telah melakukan pendataan secara mendetail sesuai dengan kebutuhan.

 

 

 

 

 

Reporter : Alna Saputri

Editor : Erin Andani