TPID Bengkulu Selatan Mantapkan Langkah Jaga Inflasi dan Pasokan Bahan Pokok

Indonesiaraja.com, Bengkulu Selatan -- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menegaskan komitmennya dalam mendukung strategi nasional pengendalian inflasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2025.

 Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (26/5/2025), dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan.

Rakornas tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, seperti Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan kecepatan respon dalam menghadapi dinamika inflasi. Ia juga menginstruksikan agar data harga dan pasokan bahan pokok dilaporkan secara rutin dan berkala.

“Presiden melalui staf khusus meminta agar data inflasi dilaporkan secara mingguan. BPS, Bappenas, dan Satgas harus aktif menyampaikan perkembangan harga dan pasokan bahan pokok di daerah,” ujar Tito Karnavian.

Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, dalam paparannya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 mencapai 4,87%. Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan angka pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% di akhir tahun. Disebutkan pula bahwa Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 34%, sedangkan Papua Tengah mengalami kontraksi ekonomi terdalam, yakni -25,53%.

Dari sisi inflasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa tingkat inflasi nasional selama Januari–April 2025 tercatat sebesar 1,56%. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022, angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2024. Komoditas penyumbang inflasi utama di antaranya adalah bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah.

Lima provinsi tercatat mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga, yakni Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat demi menjaga kestabilan harga serta menjamin ketersediaan bahan pokok.

“TPID Bengkulu Selatan terus berkomitmen untuk mendukung pengendalian inflasi. Kami pastikan pasokan bahan pokok masyarakat tetap aman dan stabil,” ujarnya.

Dengan koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat, Pemkab Bengkulu Selatan optimis mampu menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, sejalan dengan target nasional tahun 2025. (Adv)