Langkah Pasti Asahan Menuju Predikat Kabupaten Anti Korupsi 2026

Indonesiaraja.com, Asahan - Pemerintah Kabupaten Asahan resmi masuk dalam radar observasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai kandidat percontohan Kabupaten Anti Korupsi nasional tahun 2026. Proses verifikasi ini berlangsung di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, dengan dihadiri seluruh jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah, Senin (10/3).

Enam Besar Nasional
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso, menyatakan bahwa Asahan terpilih sebagai satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia yang dinominasikan. Fokus utama observasi ini adalah memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui penguatan sistem pencegahan korupsi di berbagai sektor.

Instrumen Penilaian Ketat
Dalam menentukan kelayakan, KPK RI menggunakan serangkaian indikator performa daerah, antara lain:

MCP & SPI: Mengukur efektivitas pencegahan dan integritas internal.

SAKIP & SPIP: Menilai akuntabilitas kinerja dan sistem kendali pemerintah.

SPBE & Kepatuhan Publik: Meninjau kualitas pelayanan berbasis digital dan standar layanan masyarakat.

Inovasi dan Komitmen Daerah
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menegaskan kesiapan daerahnya melalui sejumlah langkah konkret yang telah berjalan, seperti:

Penguatan APIP: Optimalisasi fungsi pengawasan internal pemerintah.

Mal Pelayanan Publik (MPP): Integrasi layanan untuk memangkas potensi pungutan liar.

Digitalisasi Pendapatan: Penerapan sistem pembayaran daring guna menjamin transparansi keuangan daerah.

Verifikasi Lapangan
Tim KPK RI tidak hanya melakukan diskusi formal, tetapi juga meninjau langsung implementasi sistem di lapangan. Lokasi yang menjadi fokus kunjungan meliputi RSUD H. Abdul Manan Simatupang (HAMS), Mall Pelayanan Publik, serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengecek responsivitas kanal pengaduan SP4N-LAPOR! dan keterbukaan informasi publik.

Melalui agenda ini, Asahan diharapkan mampu menjadi role model integritas bagi wilayah lain di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat budaya anti korupsi di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. (Sumi)